Assalamualaikum wr. wb.
Firman Yusi, SP
Selalu Hadir, Membersamai, Mendengar, Berjuang
Selalu Hadir, Membersamai, Mendengar, Berjuang
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
Kanal Aspirasi dan Informasi Warga Kalimantan Selatan.
Terhubung dengan kami melalui
genggaman anda.
Melalui Aplikasi FIRMAN YUSI ASIK anda dapat menyampaikan aspirasi anda.
download
aplikasi di ponsel anda dan sampaikan.
Selalu menjadi sahabat rakyat.
keamrin kn kami sosialisasi kegiatan intensitifikasi tanaman karet sumber dana DPA-SKPD dinas perkebunan dan peternakan prop kalimanan selatan anggaran tahun 2025.gerakan oleh gubernur muhidin dan wakil gub hansuryadi membahas bantuan pupuk NPK buat tanaman karet saja jamur akar putih dan gugur daun dan pupuknya tidak d.perjual belikn d.luar maupun agen agen yg lainny.acara d.Agre park hikun kemarin
Assalamualaikum P.Firman Bisa kah Usulan Pemberdayaan Perempuan untuk Pelatihan Tata boga, Pelatihan Frozen food Dan cara Pemasaran nya..🙏 Terimakasih.
bapak firman yusi.. sebagai anak muda di desa simpung-uwie saya ingin bapak support kegiatan kegiatan pemuda dari seni dan musik.. untuk antisipasi kegiatan negatif seperti minuman keras dan obat-obatan.. karna disini banyk bakat seni dan musik namun kurang perhatian
assalamualaikum, pa yusi ulun yg yang ma usulkan minta normalisasi sungai punggur, sungai jirak, ni pa kami yg terdampak banjir, baru ini bisa nanam padai setelah berjuang berkali2 mencoba menyemai padi, yg harusnya ini musim Panin, tp akibat banjir yg berkepanjangan kami harus nanam d musim kemarau, yg harus berjuang lagi menghadapi kekeringan, mohon solusinya. pa kami sudah 10 thn lebih sudah merasakan gagal panen yg terus menerus yg apa bila banjir maka menggenang sampai ahir musim terima kasih
assalamualaikum pa,Ulun minta tolong pa,Pian lihatikan jalan kami menuju kesawah,karena jalannya memperihatinkan dan itu jalan kami satu2 nya menuju kesawah,kalau kemarau agak nyaman di jalani,tapi kalau musim hujan ngalih dijalani,apa LG kalau sudah panen susah bawa padinya,panjang jalannya kurang lebih 1kilometer,itu aja pa,atas perhatian sampian Ulun ucapkan terima kasih.moga Pian sehat dan keluarga,panjang umur,murah rezeki,amiin.wassallamualaikum.
assalamualaikum pa,Ulun dari kelompok tani,tolong jalan ke baruh kami Pian periksa,karena jalannya agak susah dilewati,apa lagi kalau sudah panen susah ngangkut hasilnya,karena jalannya susah,apa lagi kalau hari hujan,kasian ibu2 yang pakai kendaraan sendiri banyak yang takut,semoga aspirasi saya diterima sampian,salah khilaf mohon maaf,wassalamualaikum.
muhun bantuan masin banyu besar untuk dipasang dipamsimas karena kendala harga masin nya lumayan mahal kami tidak bisa membelinya, kami sudah meminta wan Disa ujar buhan nya kda Kawa ma anggarkan jua Mun nukar masin banyu ganal
assalamualaikum wr. wb. uln menginformasikan didesa Teluk Mesjid kec batumandi ada sebuah jembatan yang menghubungkan rt 01 dan rt 02, yang saat ini mengalami tiangnya tergantung sehingga membuat jembatan nya miring sebelah dan saat ini apabila air semakin tinggi maka jembatan tersebut semakin miring, karena keadaan tersebut membuat warga takut untuk melewati jembatan nya. jadi uln mohon bantuannya agar bapak/ibu bisa membantu mengusulkan pembangunan/perbaikan jembatan tersebut. terima kasihh🙏
pak jalan tembus batumandi banjang kapan di aspal
mohon diperjuangkan untuk bisa mendapatkan bantuan bedah rumah untuk anggota masyarakat kami dan juga penggerak kelompok tani aktif. atas nama Rusdiansyah alamat Teluk Keramat, RT9 RW4 NO49 Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Balangan
Oleh : FIRMAN YUSI, SP Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kalsel Ketua Bidang Advokasi, Kebijakan Publik, Ketenagakerjaan, Petani, Peternak & Nelayan DPW PKS Kalsel Direktur Eksekutif Perkumpulan Pusaka Maret 2026 akan tercatat sebagai bulan bersejarah dalam lanskap digital Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan penetrasi internet yang menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan, pemerintah akhirnya mengambil langkah berani. Melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Indonesia resmi mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, sebuah aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini, yang mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026, melarang anak di bawah usia 16 tahun untuk memiliki akun di platform digital yang dianggap berisiko tinggi. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai negara non-Barat pertama yang memberlakukan pembatasan akses anak ke dunia media sosial, menyusul langkah serupa yang diambil Australia pada akhir tahun 2025. Namun, sebuah kebijakan protektif dari atas (top-down) tidak akan pernah cukup tanpa gerakan partisipatoris dari bawah (bottom-up). Di sinilah program Hari Keluarga Tanpa Gawai (HAKTAWA) yang digagas oleh Perkumpulan Putra/Putri Saraba Kawa (Perkumpulan Pusaka) di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menemukan relevansinya. Inisiatif yang diluncurkan pada Februari 2026 ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan ruang interaksi keluarga yang autentik di tengah gemparan distraksi digital . Artikel ini akan mengulas secara komprehensif tentang kebijakan pembatasan digital pemerintah, urgensi di baliknya, serta bagaimana program seperti HAKTAWA menjadi pelengkap sempurna dalam ekosistem perlindungan anak di era digital. Keputusan pemerintah untuk membatasi akses anak di bawah 16 tahun ke platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox tidak lahir dalam ruang hampa . Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa langkah ini adalah upaya negara untuk "merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak" dari cengkeraman algoritma yang tidak ramah anak. Data yang dirilis oleh Kementerian Komdigi menunjukkan fakta yang mengkhawatirkan. Dari sekitar 229 juta pengguna internet di Indonesia, hampir 80 persen di antaranya adalah anak-anak yang telah terhubung dengan jaringan digital . Angka ini sangat besar dan menempatkan generasi muda pada risiko yang signifikan. Ancaman tersebut tidak hanya berupa konten eksplisit seperti pornografi, kekerasan, atau ujaran kebencian, tetapi juga ancaman yang lebih halus namun sama berbahayanya: perundungan siber (cyberbullying), penipuan online, eksploitasi data untuk kepentingan komersial, serta adiksi atau kecanduan digital. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahkan telah menyoroti dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak, seperti gangguan emosi (tantrum) dan masalah kesehatan mental lainnya ketika anak terpapar layar lebih dari 20 menit per hari . Lebih jauh, Menteri Meutya menjelaskan, "Bahkan ketika kontennya tidak bermasalah, penggunaan platform digital yang berlebihan juga dapat menimbulkan adiksi yang berdampak pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak" . Adiksi ini merenggut waktu berharga yang seharusnya bisa digunakan anak untuk bermain, bersosialisasi secara fisik, dan mengembangkan keterampilan interpersonal. Permenkominfo No. 9/2026 memperkenalkan pendekatan baru yang disebut sebagai risiko berbasis platform. Artinya, tidak semua platform digital diperlakukan sama. Platform dengan tingkat risiko tinggi—biasanya yang memiliki fitur jejaring sosial, algoritma rekomendasi konten tanpa batas, dan potensi adiktif tinggi—menjadi target utama pembatasan. Sementara platform dengan fungsi utama edukasi atau komunikasi terbatas mungkin mendapatkan kelonggaran. Implementasi aturan ini akan berlangsung secara bertahap, dimulai dari delapan platform besar yang telah disebutkan. Pemerintah mewajibkan platform untuk melakukan verifikasi usia yang lebih ketat. Akun milik pengguna yang terdeteksi berusia di bawah 16 tahun akan dinonaktifkan. Platform yang tidak mematuhi ketentuan ini akan menghadapi sanksi administratif, denda, hingga pemutusan akses layanan di Indonesia. Pemerintah RI menyadari bahwa langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal. Anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua kebingungan. Namun, ia menegaskan, "Pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak berada pada platform yang mengelola ruang digital, sehingga orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian" . Dengan kata lain, negara hadir untuk membantu orang tua yang selama ini "bertarung sendirian melawan raksasa algoritma". Di saat pemerintah bekerja di level makro dengan mengatur platform, sebuah inisiatif akar rumput yang tak kalah inspiratif tumbuh di Tabalong, Kalimantan Selatan. Perkumpulan Pusaka, sebuah organisasi yang digerakkan oleh generasi muda di Bumi Saraba Kawa, meluncurkan program Hari Keluarga Tanpa Gawai atau HAKTAWA pada pertengahan Februari 2026. Inti dari HAKTAWA adalah menciptakan ruang di mana keluarga bisa benar-benar hadir satu sama lain, tanpa distraksi layar gawai. Yang menarik dari HAKTAWA adalah komitmennya untuk menjadi agenda berkelanjutan. Program ini dirancang untuk hadir rutin setiap bulan sepanjang tahun 2026 dengan tema yang berbeda-beda, namun dengan fokus yang sama : menjadikan keluarga sebagai unit terkecil yang sehat secara mental dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Gerakan ini merupakan langkah positif untuk mengingatkan masyarakat agar lebih membangun komunikasi di lingkungan keluarga. Saat ini tidak bisa dipungkiri hampir setiap orang sibuk dengan gawainya masing-masing, bahkan ketika berkumpul dengan keluarga. Program ini menjadi pengingat penting agar komunikasi dalam keluarga tetap terjaga. Jika dicermati, kebijakan pembatasan digital pemerintah dan gerakan HAKTAWA memiliki benang merah yang sangat kuat: perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga. Keduanya saling melengkapi dalam sebuah ekosistem perlindungan yang holistik. Pemerintah, melalui Permenkominfo No. 9/2026, bertindak sebagai gatekeeper di level sistem. Kebijakan ini memotong akses langsung anak terhadap sumber risiko (platform digital berisiko tinggi). Ini adalah langkah preventif struktural. Dengan menunda kehadiran anak di media sosial hingga usia yang dianggap lebih matang (16 tahun), negara memberi "ruang aman" bagi perkembangan psikologis dan sosial anak. Ini adalah perlindungan pasif yang bekerja di belakang layar. Namun, memblokir akses saja tidak cukup. Di sinilah peran HAKTAWA menjadi sangat krusial. HAKTAWA hadir sebagai pembangun alternatif. Ketika akses digital dibatasi, apa yang harus dilakukan anak dan keluarga dengan waktu luang mereka? Jika tidak diisi dengan aktivitas positif, pembatasan ini hanya akan menciptakan kekosongan yang mungkin diisi dengan aktivitas negatif lainnya. HAKTAWA menjawab tantangan itu dengan menyediakan ruang dan contoh nyata tentang apa yang bisa dilakukan keluarga tanpa gawai. Program ini mengajarkan bahwa "tanpa gawai" bukan berarti "tanpa aktivitas". Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menghidupkan kembali interaksi sosial yang hangat, belajar keterampilan baru bersama, dan membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak melalui permainan dan kerja sama. Dengan kata lain, jika kebijakan pemerintah adalah "menutup pintu" menuju bahaya digital, maka HAKTAWA adalah "membuka jendela" menuju dunia interaksi nyata yang lebih sehat dan membahagiakan. Program ini memberikan toolkit bagi orang tua untuk menjalankan amanat perlindungan anak di rumah. Tentu saja, implementasi kebijakan sebesar ini dan gerakan sosial seperti HAKTAWA tidak lepas dari tantangan. Pertama, tantangan teknis dan kepatuhan platform. Memastikan bahwa raksasa teknologi benar-benar mematuhi aturan verifikasi usia di Indonesia adalah pekerjaan rumah besar. Dibutuhkan pengawasan ketat dan kemauan politik yang kuat untuk menjatuhkan sanksi jika terjadi pelanggaran. Kedua, tantangan literasi digital orang tua. Kebijakan ini pada akhirnya mengembalikan bola ke tangan orang tua. Orang tua harus menjadi filter utama dan pendamping anak dalam bertransisi dari dunia digital ke dunia nyata. Program seperti HAKTAWA harus direplikasi dan diadopsi lebih luas. Pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan keluarga seperti ini. Ketiga, tantangan penerimaan anak. Anak-anak yang sudah terlanjur akrab dengan dunia maya mungkin akan mengalami sindrom putus asa (withdrawal). Orang tua perlu dibekali dengan strategi komunikasi dan aktivitas pengganti yang menarik untuk mengalihkan perhatian mereka. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, pendidik, dan sektor swasta menjadi kunci. Pemerintah menyediakan kerangka regulasi, sementara komunitas dan lembaga pendidikan menyediakan program-program penguatan kapasitas keluarga. Dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang teknologi, dapat turut berkontribusi dalam menyediakan konten-konten edukatif yang positif dan aman bagi anak. Maret 2026 adalah momentum penting bagi Indonesia. Dengan berani, pemerintah memutuskan untuk memihak pada perlindungan anak di ruang digital. Kebijakan pembatasan akses untuk anak di bawah 16 tahun adalah langkah maju yang patut diapresiasi. Ini adalah pengakuan negara bahwa masa kecil adalah fase rentan yang harus dijaga, bukan dieksploitasi oleh kepentingan ekonomi data dan algoritma. Di saat yang sama, di sudut lain Nusantara, semangat yang sama dihidupkan oleh Perkumpulan Pusaka melalui HAKTAWA. Program ini adalah bukti bahwa kesadaran untuk "kembali ke dunia nyata" tumbuh subur di tengah masyarakat. HAKTAWA mengajarkan kita bahwa solusi atas masalah digital tidak selalu harus berupa teknologi yang lebih canggih, tetapi bisa juga dengan hal yang paling sederhana: duduk bersama, bercengkerama, dan bermain dengan keluarga tanpa gangguan layar. Kebijakan pemerintah dan gerakan HAKTAWA ibarat dua sisi mata uang yang sama. Keduanya sama-sama berupaya mencapai satu tujuan: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, dengan masa kanak-kanak yang benar-benar dinikmati, bukan dihabiskan dengan menatap layar. Ini adalah kerja gotong royong untuk merebut kembali masa depan anak-anak kita.
Baca Selengkapnya...
Oleh : Firman Yusi, SP Wakil Ketua Pansus Ranperda TJSLP Kalimantan Selatan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel Kabid Advokasi, Kebijakan Publik, Ketenagakerjaan, Petani, Peternak dan Nelayan DPW PKS Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang memasuki periode pembangunan strategis dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, yang memiliki visi utama "Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan". Untuk mewujudkan visi ini, pemerintah provinsi menetapkan lima misi utama, antara lain pembangunan manusia yang unggul, infrastruktur yang handal, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Realisasi target-target pembangunan ini tidak dapat dicapai hanya melalui peran pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalsel. Dalam konteks ini, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJLSP) menjadi sangat krusial. Perda ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang jelas untuk mengkoordinasikan semua potensi sumber daya dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan perusahaan, sehingga terwujud harmonisasi kerja sama yang efektif demi kepentingan masyarakat Kalsel secara luas. Tanpa regulasi yang terstruktur dan mekanisme koordinasi yang jelas, kontribusi perusahaan melalui program TJLSP berpotensi tidak terarah, tidak merata, atau bahkan bertentangan dengan prioritas pembangunan daerah. Rancangan Perda yang saat tengah digodok oleh DPRD Kalsel bersama Pemerintah Provinsi ini bukan sekadar formalitas regulasi. Ia adalah jawaban atas kebutuhan mendesak akan sebuah orkestrasi—sebuah mekanisme koordinasi yang mampu menyelaraskan seluruh potensi sumber daya dari dunia usaha, lalu mengarahkannya secara harmonis untuk mendukung prioritas pembangunan di seluruh wilayah Banua. Tanpa Perda ini, potensi besar dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kalsel bakal terus mengalir tanpa arah yang jelas, timpang, dan tidak optimal dalam menopang visi besar RPJMD. Selama ini, pelaksanaan TJSLP di Kalimantan Selatan seringkali bersifat parsial dan sukarela tanpa arah yang terintegrasi dengan pembangunan daerah. Secara yuridis, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang mewajibkan perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Namun, tanpa regulasi di tingkat daerah, kewajiban ini sering diterjemahkan secara bebas oleh perusahaan tanpa melihat skala prioritas pembangunan daerah. Perda TJSLP bukan dimaksudkan sebagai pungutan baru atau beban tambahan bagi dunia usaha. Sebaliknya, Perda ini adalah instrumen koordinasi. Ia berfungsi sebagai "kompas" agar dana dan program yang dikeluarkan perusahaan benar-benar menyasar pada titik-titik krusial yang dibutuhkan oleh masyarakat Banua, sejalan dengan visi Gubernur dan target-target di 13 Kabupaten/Kota. RPJMD Kalimantan Selatan 2025–2029 memiliki fokus pada transformasi ekonomi hijau, hilirisasi industri, serta peningkatan indeks pembangunan manusia. Tanpa adanya payung hukum yang kuat, kontribusi perusahaan cenderung berupa bantuan karitatif (seperti pembagian sembako atau acara seremonial) yang sifatnya sesaat. Dengan adanya Perda, Pemerintah Provinsi dapat memetakan potensi sumber daya dari sektor pertambangan, perkebunan sawit, dan jasa keuangan untuk kemudian diarahkan pada program strategis, seperti ; melalui beasiswa vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, penurunan angka stunting di daerah terpencil yang dekat dengan wilayah operasional perusahaan, pembangunan akses jalan atau jembatan yang menghubungkan sentra produksi rakyat serta rehabilitasi lahan kritis dan perlindungan daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Kalsel. Salah satu poin paling krusial dalam urgensi Perda TJSLP ini adalah harmonisasi antar-tingkatan pemerintahan. Seringkali terjadi tumpang tindih program atau bahkan kekosongan bantuan karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dengan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot). Perusahaan sering merasa bingung ketika harus berhadapan dengan permintaan yang berbeda dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Perda TJSLP harus menjadi jembatan untuk ; menciptakan basis data terpadu sehingga Pemprov dan Pemkab mengetahui perusahaan mana melakukan apa, di mana, dan kapan, memastikan bahwa program CSR perusahaan di satu kabupaten tidak bertabrakan dengan program strategis provinsi, melainkan saling menguatkan. Perda memandatkan pembentukan forum yang melibatkan perwakilan pemerintah dan perusahaan untuk duduk bersama menentukan prioritas tahunan. Kesepahaman ini penting agar perusahaan tidak merasa dijadikan "sapi perah" oleh banyak pihak, melainkan merasa menjadi mitra pembangunan yang dihargai karena kontribusinya terlihat nyata secara sistematis. Urgensi Perda ini juga terletak pada tuntutan transparansi. Masyarakat seringkali bertanya-tanya ke mana perginya dana CSR dari perusahaan besar yang beroperasi di wilayah mereka. Melalui Perda, pemerintah dapat mewajibkan adanya pelaporan yang transparan melalui platform digital. Transparansi ini akan melahirkan kepercayaan (trust). Ketika masyarakat melihat bahwa kehadiran perusahaan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah, maka konflik sosial dapat diminimalisir. Iklim investasi pun menjadi lebih kondusif karena adanya kepastian hukum dan sosial. Tentu saja, menyusun Perda TJSLP yang efektif memiliki tantangan tersendiri. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus memastikan bahwa regulasi ini tetap menjaga daya saing investasi. Jangan sampai Perda ini terkesan kaku atau memaksa secara berlebihan sehingga justru membuat investor enggan masuk. Strategi yang harus dikedepankan adalah insentif dan apresiasi. Perda bisa memuat klausul tentang pemberian penghargaan (awards) atau kemudahan layanan birokrasi bagi perusahaan yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan TJSLP yang sinkron dengan RPJMD. Menghadapi tahun 2025–2029, Kalimantan Selatan tidak bisa lagi berjalan dengan pola business as usual. Potensi sumber daya dari sektor swasta adalah mesin penggerak kedua setelah APBD. Peraturan Daerah tentang TJSLP adalah kunci untuk menyalakan mesin tersebut secara teratur dan bertenaga. Dengan adanya harmonisasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perusahaan, maka setiap rupiah yang dikeluarkan oleh sektor swasta akan bertransformasi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat. Ini bukan sekadar tentang pemenuhan kewajiban, melainkan tentang membangun gotong royong modern untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca Selengkapnya...
Oleh : FIRMAN YUSI, SP Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Ketua Bidang Advokasi, Kebijakan Publik, Ketenagakerjaan, Petani, Peternak & Nelayan DPW PKS Kalsel Pada 29 Juni 2023, Uni Eropa (EU) mengukuhkan sebuah regulasi yang diprediksi akan mengubah lanskap perdagangan komoditas global: European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini mewajibkan semua produk, termasuk kopi, yang diimpor ke pasar EU atau diekspor dari wilayahnya, untuk membuktikan bahwa komoditas tersebut “bebas deforestasi” (diproduksi di lahan yang tidak mengalami deforestasi atau degradasi hutan setelah 31 Desember 2020) dan sesuai dengan hukum negara produsen. Bagi produsen kopi di seluruh dunia, ini adalah alarm sekaligus kompas baru. Kopi Kalsel, dengan karakteristik unik dan potensi yang masih tersembunyi, kini berdiri di persimpangan sejarah. Di satu sisi, EUDR adalah tembok perdagangan yang tampak tinggi dan menakutkan. Di sisi lain, ia adalah peluang emas untuk melakukan transformasi mendasar menuju sistem pertanian yang lebih berkelanjutan, transparan, dan bernilai tinggi. Tulisan ini akan mengelaborasi tantangan multidimensi yang harus dihadapi dan peluang strategis yang dapat diraih oleh para pemangku kepentingan kopi Kalsel dalam menerapkan EUDR. Sebelum menyelami EUDR, penting untuk memahami konteks lokal. Kopi di Kalsel bukanlah komoditas utama seperti di Sumatera atau Jawa, tetapi ia tumbuh sebagai penopang ekonomi penting bagi ribuan keluarga petani, khususnya di kawasan dataran tinggi seperti Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah, dan Pegunungan Meratus. Luas areal perkebunan kopi Kalsel diperkirakan mencapai 24.000 hektar, dengan produksi sekitar 8.000-10.000 ton biji kopi hijau per tahun. Varietas yang dominan adalah Robusta, yang tumbuh subur di iklim setempat, diikuti oleh Arabika dan Liberika (Kopi Liberika Rakyat). Karakter utama kopi Kalsel adalah “kopi rakyat” — sebagian besar (lebih dari 95%) dikelola oleh petani kecil dengan kepemilikan lahan rata-rata 1-2 hektar. Pola tanam seringkali polikultur (tumpang sari dengan tanaman lain seperti lada, cengkeh, atau buah-buahan) dan sebagian masih semi-hutan (agroforestri sederhana). Kekuatan utama kopi Kalsel terletak pada rasa earthy, full body, dan kadar kafein tinggi untuk Robusta, serta potensi cerita di balik budaya bertani masyarakat Banjar dan Dayak. Namun, rantai pasok masih fragmentatif dan panjang, melibatkan banyak tengkulak, sebelum sampai ke pedagang pengumpul besar atau eksportir di luar daerah. Penerapan EUDR bagi petani dan pelaku usaha kopi Kalsel bukanlah jalan landas. Setidaknya ada lima benteng tantangan besar yang harus dijebol. Pertama ; tantangan bukti legalitas lahan dan asal-usul geospasial (Due Diligence). Ini adalah inti dari EUDR. Setiap biji kopi yang masuk UE harus dapat dilacak hingga ke plot lahan petani (geolokasi). Petani harus membuktikan bahwa lahannya tidak berasal dari konversi hutan alam setelah 31 Desember 2020. Di Kalsel, hal ini sangat rumit karena ; Sebagian besar petani hanya memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT) atau bahkan hanya bukti turun-temurun, bukan sertifikat Hak Milik (SHM). Proses administrasi pertanahan yang berbelit dan mahal menjadi kendala utama. Banyak kebun kopi di Kalsel telah berusia puluhan tahun, bahkan turun-temurun. Membuktikan bahwa lahan tersebut dibuka sebelum 2020 membutuhkan arsip sejarah yang seringkali tidak ada. Jika lahan pernah mengalami perluasan setelah 2020 (meski kecil), seluruh produksi dari petani itu berisiko dilarang. Menyediakan koordinat poligon lahan yang akurat membutuhkan alat (GPS) dan keterampilan yang belum dimiliki mayoritas petani dan kelompok tani. Kedua : tantangan rantai pasok dan traceability (Keterlacakan). Sistem rantai pasok kopi Kalsel yang melibatkan banyak pihak dan pencampuran (mixing) biji dari berbagai petani menjadi musuh utama traceability. EUDR mensyaratkan Chain of Custody yang kuat. Praktik mencampur biji kopi dari ratusan petani di tingkat pedagang pengumpul untuk memenuhi volume, menghilangkan jejak asal-usul setiap biji. Dari petani ke tengkulak, jarang ada dokumen transaksi resmi yang mencatat nama, lokasi, dan volume secara detail. Membangun sistem berbasis teknologi (blockchain, QR code, software) memerlukan investasi signifikan yang belum terjangkau bagi sebagian besar pelaku usaha kecil-menengah di Kalsel. Ketiga : tantangan kapasitas petani dan kelembagaan. Petani sebagai ujung tombak produsen menghadapi tantangan multidimensi. Pemahaman tentang EUDR, standar keberlanjutan, dan pentingnya sertifikasi masih sangat rendah. Isu deforestasi seringkali dipersepsikan sebagai urusan “pemerintah” atau “perusahaan besar”. Banyak Kelompok Tani (Poktan) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang belum berfungsi optimal sebagai unit bisnis dan verifikasi. Koperasi yang kuat dan profesional masih sedikit. Modal kerja untuk meningkatkan kualitas, membeli alat, atau mendapatkan sertifikasi sangat terbatas. Skema pembiayaan hijau (green financing) belum banyak menyentuh level petani kopi Kalsel. Keempat :Tantangan infrastruktur dan peningkatan kualitas EUDR tidak hanya soal asal-usul, tetapi juga tentang kesesuaian dengan hukum nasional. Ini mencakup aspek perburuhan, lingkungan, dan kualitas. Infrastruktur dasar untuk pasca panen dan pengolahan (processing unit) yang baik masih kurang. Praktik fermentasi, pengeringan, dan penyortiran yang belum standar menyebabkan kualitas biji kopi tidak konsisten, sehingga sulit bersaing di pasar premium yang justru lebih terbuka dengan produk berkelanjutan. Kelima : Tantangan koordinasi multi-pihak. Penerapan EUDR bukan hanya tugas petani atau eksportir. Ini membutuhkan sinergi erat antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten, Kementerian (LHK, Pertanian, Perdagangan), asosiasi, LSM, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Saat ini, koordinasi untuk menyiapkan sistem due diligence terpadu, basis data geo-spasial kebun kopi, dan skema pendampingan massal masih dalam tahap awal. Risiko terbesarnya adalah inisiatif yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan. Jika tantangan dapat dikelola, EUDR justru membuka pintu peluang strategis untuk memaknai ulang masa depan kopi Kalsel. Peluang diversifikasi pasar dan peningkatan nilai tambah kepatuhan terhadap EUDR adalah paspor menuju pasar premium global. Konsumen Eropa, yang semakin peduli lingkungan, bersedia membayar lebih untuk produk yang etis dan berkelanjutan. Kopi Kalsel yang terbukti “bebas deforestasi” dapat menembus Pasar Niche, menjadi produk spesialti dengan cerita kuat (storytelling) tentang pelestarian hutan dan kearifan lokal agroforestri. Di tengah banjirnya kopi biasa di pasar global, sertifikasi EUDR menjadi diferensiasi yang powerful. Stabilitas pasokan dan kualitas yang terjamin dapat menarik investasi untuk pengolahan lanjutan (roasting, packaging, branding) di Kalsel sendiri. Peluang Perbaiki Tata Kelola Lahan dan Legalitas EUDR memaksa adanya pendataan kebun kopi secara sistematis dan digital. Ini adalah momentum emas bagi pemerintah daerah untuk memetakan dan memverifikasi seluruh areal perkebunan kopi rakyat, mempercepat Program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, dengan memastikan kebun kopi masuk dalam skema yang jelas dan terlindungi serta memperkuat Basis Data Satu Peta untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan. Tekanan EUDR akan mendorong konsolidasi rantai pasok. Petani akan terdorong Bergabung dalam Koperasi/Kelompok yang Kuat untuk memenuhi skala ekonomi dan efisiensi traceability. Model Kemitraan yang Lebih Adil akan tumbuh, dimana eksportir/pembeli besar akan berinvestasi langsung pada petani untuk memastikan kepatuhan. Transparansi dan Kepercayaan akan menjadi modal sosial baru dalam hubungan bisnis. Kebutuhan traceability akan mengakselerasi adopsi teknologi tepat guna di pedesaan Kalsel. Contohnya penggunaan aplikasi android sederhana untuk pencatatan panen dan penjualan, sistem QR Code berbasis cloud yang terjangkau, pelatihan penggunaan GPS dan drone untuk pemetaan partisipatif dan kolaborasi dengan startup dan perguruan tinggi lokal untuk mengembangkan solusi yang kontekstual. Kalsel memiliki modal budaya dan ekologi yang unik, kopi yang tumbuh di bentang alam Pegunungan Meratus, dikelola oleh masyarakat adat, dengan sistem agroforestri. Kepatuhan terhadap EUDR bisa menjadi batu pijakan untuk membangun branding kolektif “Kopi Lestari Kalimantan” atau “Meratus Sustainable Coffee”. Brand ini tidak hanya menjual rasa, tapi juga jasa lingkungan (environmental services) berupa penyerapan karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan pelestarian mata air. Untuk menjebol tantangan dan meraih peluang, diperlukan aksi kolektif yang terukur. Pemerintah Daerah sebagai Katalis harus segera membentuk Gugus Tugas EUDR Kopi Kalsel. menyusun road map, fasilitasi pemetaan partisipatif kebun kopi, integrasikan data dengan One Map, dan berikan insentif fiskal bagi koperasi/petani yang memulai sertifikasi. Kementerian Pertanian, LHK, dan LSM harus merancang program pendampingan yang masif dan mudah dicerna, fokus pada pembuatan dokumen sederhana due diligence di tingkat petani. Pilih satu atau dua kabupaten/kawasan (misalnya di sekitar Meratus) sebagai laboratorium hidup penerapan EUDR lengkap dengan traceability-nya. Libatkan koperasi terbaik, eksportir berkomitmen, dan teknologi sederhana. Sukses di skala kecil akan jadi bukti dan pembelajaran bagi perluasan. Kembangkan skema Green Finance bersama Bank Kalsel, dimana pinjaman diberikan dengan syarat penerapan praktik baik lingkungan. Manfaatkan juga potensi pembayaran jasa ekosistem (PES) atau karbon kredit dari kebun kopi agroforestri. European Union Deforestation Regulation (EUDR) untuk kopi Kalimantan Selatan ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah gelombang disrupsi yang mengancam eksistensi petani kecil yang tak siap. Di sisi lain, ia adalah cermin dan pemicu untuk melakukan introspeksi dan transformasi mendasar atas cara kita mengelola lahan, rantai pasok, dan bisnis kopi. Tantangannya nyata dan berat, tetapi bukan tak tertembus. Justru, dalam upaya memenuhi standar tinggi EUDR tersembunyi jalan untuk memperkuat kedaulatan petani, melindungi sisa hutan Kalimantan, dan menaikkan martabat kopi Kalsel di kancah global. Kuncinya terletak pada kolaborasi, inovasi, dan komitmen jangka panjang. Dengan kerja keras semua pihak, tantangan EUDR tidak akan menjadi akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru kopi Kalimantan Selatan: yang lebih lestari, lebih adil, dan lebih bermakna. Kopi Kalsel bukan lagi sekadar komoditas, tetapi duta pelestarian yang dinikmati dunia.
Baca Selengkapnya...Kebijakan Privasi ini menjelaskan siapa kami, bagaimana kami mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan data pribadi tentang Anda, dan bagaimana Anda dapat menggunakan hak privasi Anda.
JL. IR. PHM. NOOR NO. 5
(0526) 1234567
firmanyusiasik@gmail.com