Fraksi PKS Harapkan Komitmen Kuat Pemprov Dorong Ekonomi Syariah Melalui RPJMD 2025-2029
23 Mei 2025 08:53:57
Fraksi Pertai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan harapkan adanya komitmen kuan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mendorong aplikasi Ekonomi Syariah melalui RPJMD Kalsel 2025-2029. Hal itu diungkapkan Firman Yusi, SP, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Kalsel seusai mengikuti Rapat Kerja Pansus III Pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025-2029. “RPJMD ini adalah dokumen yang akan menjadi panduan pembangunan lima tahun ke depan, di dalamnya termasuk visi, misi dan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur yang bar, karenanya sebagai salah satu partai pengusung pasangan ini, kami perlu mengawal prosesnya supaya visi, misi dan janji kampanye bisa benar-benar dilihat hasilnya oleh rakyat,” ujar Firman. “Salah satu yang kami sangat soroti adalah terkait dengan aplikasi ekonomi syariah, yang dalam draft RPJMD ini tercantum jelas dalam misi kelima,” tambahnya. Sebagaimana yang telah dirimuskan dalam rancangan RPJMD, Visi yang dirumuskan adalah Kalsel Bekerja, Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan. Visi ini kemudian diuraikan menjadi lima misi, yaitu pertama pembangunan manusia unggul, berbudaya dan berakhlak mulia, kedua pembangunan infrastruktur yang handal, ketiga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah, keempat penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan kelima tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Fraksi PKS tidak menghendaki ekonomi syariah yang ada di RPJMD tersebut diterjemahkan dalam artian sempit dan simbolik, seperti produk berlabel halal dan keberadaan perbankan syariah. “Kita tidak menafikan hal tersebut, termasuk terkait pelabelan Pariwisata Halal yang kita juga harapkan dilakukan, akan tetapi Ekonomi syariah dimensinya jauh lebih luas dari pada itu dengan pronsip utama keterbukaan dan keadilan,” tambahnya. Yang kami diharapkan adalah bagaimana ekonomi syariah ini menjadi jiwa dalam kegiatan ekonomi di Kalsel, sesuai dengan yang sudah dirancang dalam RPJMD. “Sebagai contoh saja bagaimana konsep korporasi pertanian yang berlandaskan prinsip syariah, sehingga petani terlindungi dan diperlakukan secara adil. Demikian pula dalam pemberian dukungan untuk koperasi dan usaha,” ujarnya lagi. Dalam kearifan masyarakat Banjar sendiri, transaksi perdagangan sudah mengadopsi penerapan prinsip syariah. Masih hidup tradisi akad “jual – tukar” dalam setiap transaksi yang jika dikaji dengan baik maka dimensinya dari akad ini adalah keadilan bagi pembeli dan penjual, perlindungan konsumen dan keterbukaan. “PR-nya adalah bagaimana praktek-praktek ini dapat dibungkus dalam produk hukum daerah, disosialisasikan secara masif dan dipraktekkan secara lintas generasi, kami yakin ekonimi syariah akan berkontribusi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi kalsel,” pugkasnya.
Baca Selengkapnya...
Tuntaskan 16 Titik Reses, Firman Yusi sambangi Kelompok Tani, LSM hingga Pegiat Mahasiswa
18 Mei 2025 12:27:16
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan masa reses bagi anggotanya tanggl 11 – 18 Mei 2025. Selama masa reses tersebut, ke-55 anggota DPRD berada di daerah pemilihannya untuk menyelenggarakan kegiatan silaturrahmi, menyerap aspirasi dari warga di daerah pemilihannya masing-masing. Tak terkecuali Firman Yusi, SP. Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang juga Anggota Komisi II dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Kalsel. Firman menyelenggarakan 16 pertemuan selama delapan hari reses di daerah pemilihannya, Kalimatan Selatan 5, yang meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. “Selama delapan hari reses, kami menyelenggarakan enam belas pertemuan dengan konstituen. Untuk kali ini ada beragam konstituen yang kami temui dalam kegiatan terpisah, ada kegiatan pertemuan yang secara khusus kami selenggarakan untuk bertemu dan bersilaturrahmi dengan Ketua Kelompok Tani, dengan Pegiat Pengelola tempat wisata, organisasi mahasiswa, pelaku UMKM, organisasi guru bahkan organisasi non-pemerintah (LSM),” ujar Firman. “Tujuannya tentu agar saya dapat menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dan saya juga punya kesempatan untuk mendapatkan update kondisi masyarakat di daerah pemilihan,” tambahnya. Dari pertemuan silaturrahmi tersebut, papar Firman, pihaknya telah mengumpulkan banyak permasalahan yang nantinya akan menjadi bahan bagi dirinya dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. “Keterbatasan waktu dan juga biaya membuat kami tidak bisa akses secara keseluruhan dapil kami, tapi Insya Allah dalam masa reses berikutnya akan terus kami jadwalkan pertemuan-pertemuan serupa di wilayah lainnya,” ujar alumni Fak. Pertanian Universitas Lambung Mangkurat ini.
Baca Selengkapnya...
Fraksi PKS Dukung Penuh RPJMD Kalsel 2025 - 2029
06 Mei 2025 22:39:17
Fraksi Partai Keadilan sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmennya mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih H. Muhidin – Hansnuryadi Sulaiman. Hal ini diungkap Sekretaris Fraksi PKS, Firman Yusi, SP, sesuai mengikuti Musrenbang RPJMD 2025 – 2029 di Auditorium K.H. Idham Chalid, Kompleks Gubernuran Provinsi Kalsel, Banjarbaru (05/05/2025). “Bermodal 6 kursi DPRD Provinsi Kalsel, Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai pengusung pasangan H. Muhidin – Hasnur dalam Pilkada 2024 lalu, karenanya kami harus bertanggung jawab kepada publik, memastikan bahwa visi dan misi pasangan ini dapat diwujudkan di akhir masa jabatan, mengawalinya tentu melalui pengesahan RPJMD 2025-2029” ujarnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sendiri adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik pembangunan daerah. Dokumen ini menurut ketentuan perundang-undangan sudah harus tersusun selambatnya enam bulan terhitung sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik. “Kami melihat bahwa rancangan RPJMD ini telah mengakomodir aspirasi masyarakat dan memiliki fokus yang jelas pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur yang merata serta pembangunan yang berkelanjutan,” jelas anggota DPRD dari daerah pemilihan Kalsel 5 ini. Menurutnya, Fraksi PKS siap mengawal agar setiap program yang direncanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga masyarakat Kalsel dapat merasakan manfaat dari setiap program itu. Hal ini tentu akan dapat diwujudkan dengan komitmen dan kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. “Kami berharap RPJMD ini nanti sejak ditetapkan akan menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta membawa Kalimantan Selatan menuju masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Baca Selengkapnya...
Firman Yusi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Capai 8,1 Persen
09 April 2025 16:14:51
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi menyampaikan optimisme tersebut saat memimpin rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024 bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi II lantai 4, Selasa (8/4/2025). Firman yakin, pertumbuhan ekonomi daerah akan sejalan dengan target nasional. "Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, ketahanan pangan menjadi sektor utama. Target pertumbuhan ekonomi Kalsel hingga tahun 2029 sekitar 8 persen. Dengan hasil pembahasan LKPJ 2024 ini, kami optimis target 8,1 persen dapat tercapai," ujarnya. Dalam keterangannya kepada awak Humas di sela-sela rapat, Firman menyebutkan bahwa LKPJ tahun ini memiliki arti strategis, karena menjadi momentum transisi dari pemerintahan sebelumnya ke periode kepala daerah yang baru. "LKPJ 2024 ini sangat menarik, karena menjadi pijakan awal untuk mendukung visi-misi gubernur yang baru," jelasnya. Firman menambahkan, pembahasan yang dilakukan juga memberikan gambaran awal tentang beberapa sektor penting, termasuk ketahanan pangan. "Dari pembahasan tadi, kita sudah melihat sejauh mana ketahanan pangan kita berkembang. Sehingga ketika gubernur mengambil langkah, sudah ada landasan yang jelas," terangnya. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap evaluasi yang dilakukan mampu menghasilkan masukan yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah. "Kami ingin dari proses ini terlihat capaian mana yang sudah terealisasi dan mana yang belum. Kami juga berharap teman-teman di SKPD membuka diri seluas-luasnya, baik terkait pelaksanaan pemerintahan, kendala, problematika, hingga distribusi anggaran. Ini semua akan menjadi bahan negosiasi," paparnya. Firman juga menyampaikan, setelah seluruh SKPD selesai dipanggil, Pansus akan segera merumuskan rekomendasi yang akan disampaikan dalam rapat paripurna pada 30 April 2025.
Baca Selengkapnya...
Firman Yusi Dukung Kembangkan Pertanian Berbudaya Korporasi dalam RPJMD Kalsel 2025-2029
27 Maret 2025 06:58:22
Anggota DPRD Provinsi Kalsel dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Firman Yusi, SP, mendukung penuh rencana Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengembangkan pertanian berbudaya korporasi di Kalimantan Selatan. Konsepsi ini mencuat dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Ranwal RPJMD) Kalimantan Selatan 2025-2029 di DPRD Kalsel, Selasa (25/04/2025) lalu. Konsep "petani berbudaya korporasi" sendiri mengacu pada petani atau kelompok petani yang mengadopsi prinsip dan praktek budaya korporasi dalam kegiatan pertanian mereka. Hal ini menandai pergeseran dari praktek bertani tradisional yang seringkali bersifat individualistik menuju model yang lebih terorganisir, berorientasi bisnis dan berpotensi kolaboratif. Inti dari konsep ini adalah profesionalisasi pertanian melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang memungkinkan petani untuk beroperasi lebih efesien, mengakses sumber daya yang lebih baik dan bersaing lebih efektif di pasar. "Mengembangkan konsep ini bukannya tanpa tantangan, saya fikir untuk mengembangkan konsep ini revousi pertanian di Kalsel tidak bisa dihindari, karena waktu yang diamanahi oleh RPJMD ternatas hanya 5 tahun," ujar alumni Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat ini. "Dunia pertanian di Kalsel sendiri ditandai dengan usia rata-rata petani di atas 40 tahun, sementara minat anak muda di bidang ini relatif rendah, sementara yang diperlukan adalah perubahan cara berfikir dan bertindak, Pemprov Kalsel harus mengambil langkah yang cukup progresif untuk itu," tambahnya. Selain tantangan SDM, konsep ini juga menghadapi tantangan lainnya yaitu kondisi lingkungan. "Perubahan iklim dan eksploitasi SDA berpengaruh sangat besar, cuaca ekstrim dan banjir menjadi salah satu penyebab gagalnya dunia pertanian, ini juga harus mampu diatasi," ujar Firman. "Karenanya selain mempersiapkan SDM diperlukan pula upaya rekayasa lingkungan pertanian dengan membangun sistem pengairan, dukungan rantai pasokan unsur pendukung dan infrastruktur yang baik menjadi tugas utama Pemprov Kalsel," ujarnya lagi. "Diperlukan perhatian khusus dan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi semua itu," tambahnya. Tapi Firman yakin, keinginan kuat ini akan bisa dicapai jika mampu mengkolaborasikan stakeholder yang ada seperti lembaga pendidikan terkait, kerja sama lintas organisasi perangkat daerah dan membuka ruang intervensi swasta, baik melalui program CSR maupun kerjasama B to B antara usaha besar dengan korporasi petani. "Sudah ada contoh sukses pengaplikasian konsep ini di Jawa Barat, Toraja dan Ogan Komering Ulu, hingga kita optimis konsep ini juga dapat dilakukan di Kalimantan Selatan," pungkasnya.
Baca Selengkapnya...